JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty memohonkan pemerintah yang mana terlanjur memberikan “karpet merah” untuk Starlink , untuk bersikap adil juga konsisten. Jika tidak, Evita was-was dua hingga tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi kemudian internet di Negara Indonesia memiliki kemungkinan bangkrut, serta negara kehilangan kontrol secara langsung berhadapan dengan infrastruktur komunikasi.
“Saya harap pemerintah mendengar juga pengumuman operator kita pada di negeri yang selama ini sudah berpartisipasi di perkembangan telekomunikasi serta internet ke Indonesia. Berikan dia equal playing field dengan keadilan pada pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politikus PDI Perjuangan ini, Kamis (23/5/2024).
Evita mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market, padahal Tanah Air punya inisiatif satelit sendiri serta perubahan digital. Hebatnya lagi, sampai detik ini, pada waktu dibujuk-bujuk untuk penanaman modal Tesla pada Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain.
Menurut Evita, sebagai sesama pemain dalam sektor internet, Starlink harusnya memenuhi bervariasi kewajiban yang dimaksud sebanding seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pembangunan badan bisnis yang tersebut berkedudukan dalam Indonesia, Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek peluang interferensi, penerapan kebijakan perpajakan serta pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek pemeliharaan kemudian keamanan data, juga aspek kedaulatan bangsa.
Evita mengingatkan, regulasi yang mana tidak ada cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang digunakan memiliki kemampuan besar. Terlaksana juga persaingan yang tidaklah seimbang. Jika biaya langganan Starlink turun besar seperti yang mana direncanakan oleh perusahaan, operator telekomunikasi lokal dalam Indonesi mungkin saja kesulitan bersaing pada hal nilai layanan internet. Hal ini dapat mengarah pada penurunan jumlah total pelanggan yang mana beralih ke Starlink.
“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap operator lokal dalam Indonesia, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun kedudukan bersaing pada lapangan usaha telekomunikasi domestik. Oleh sebab itu, harus ada regulasi yang tersebut jelas, kerja serupa dengan pemangku kepentingan, juga strategi kegiatan bisnis yang tersebut adaptif. Hal ini kalau tiada segera diatur, di dua atau tiga tahun ke depan, semua perusahaan telekomunikasi serta internet di Nusantara sanggup bangkrut,” kata Evita.
Evita menyebut, ketergantungan pada layanan internet satelit seperti Starlink yang dimaksud dioperasikan oleh perusahaan asing dapat mengakibatkan negara kehilangan kontrol dengan segera menghadapi infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan untuk mengambil tindakan darurat atau koordinasi di situasi konflik.
“Semua alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan akan tidak ada berguna lantaran tiada ada akses ke Starlink. Kemudian, kemungkinan campur tangan asing di operasional komunikasi, kemudian gangguan jiwa terhadap fungsi penting pemerintah kemudian militer pada koordinasi lalu respons darurat,” ucapnya.
Tak semata-mata itu, ancaman akses yang digunakan bukan diinginkan oleh negara asing atau entitas jahat terhadap infrastruktur satelit dapat mengakibatkan serangan siber seperti mata-mata atau penyalahgunaan data, yang tersebut dapat merugikan keamanan nasional.
“Penggunaan layanan Starlink yang dimaksud tak mengikutsertakan NOC (Network Operation Center) juga NAP (Network Access Provider) lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah di mengawasi serta mengantisipasi prospek ancaman keamanan siber,” ucapnya.
“Pemerintah kita telah terlanjur kasih karpet merah ke Elon Musk sebelum regulasi yang tersebut kuat disiapkan. Ini adalah membahayakan kedaulatan digital lalu keamanan negara. Saya minta agar regulasi tentang layanan ini diatur, harus adil, juga konsisten,” kata Evita
Artikel ini disadur dari Soal Starlink, Evita Peringatkan Pemerintah Agar Adil dan Ungkap Potensi Bahaya Baru
