JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada di persimpangan jalan penting di mewujudkan visi besar Indonesi Emas 2045 . Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, memiliki target ambisius untuk menggerakkan peningkatan ekonomi hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa perkembangan sektor ekonomi Indonesia pada 2023 hanya saja mencapai 5,05%, terpencil dari target tersebut. Ketimpangan ekonomi antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa juga luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk metamorfosis ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan bermacam hambatan struktural yang tersebut menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini berubah jadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, sumbangan sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, melemah kemungkinan perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, serta ini bermetamorfosis menjadi PR besar. Kenapa ini bisa jadi terbentuk adalah material baku juga juga competitiveness dari teknologi yang ada. Dan kita di Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, kemudian juga SDM yang dimaksud unggul, lalu riset energy nya juga kan ada dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan dalam Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi lapangan usaha utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tersebut tinggi, mahalnya komponen baku, sulitnya akses komponen penolong, lalu kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk keadaan sektor ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga kemudian pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan perkembangan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, teristimewa di merespons pandemi Pandemi serta persiapan pemilu. Namun pada 2024 kemudian 2025, keterbatasan fiskal berubah jadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang dan juga stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti perkembangan infrastruktur juga sektor sosial, memiliki kemungkinan menurun.
Stagnasi penerimaan pajak bermetamorfosis menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang mana sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 bermetamorfosis menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun berubah menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan nomor ini akan stagnan hingga 2024.
Artikel ini disadur dari Indonesia BEST Outlook 2025 Ungkap PR Besar Menuju Indonesia Emas 2045
