JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat berubah jadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Negara Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini bermetamorfosis menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya ke bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, peluang energi terbarukan pada Nusantara sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang digunakan belum miliki akses listrik. Maka dari itu, penting didorong perkembangan pembangkit listrik terbarukan sesuai prospek energi setempat lalu dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi kemudian terisolasi dan juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat mengupayakan penurunan impor energi juga tercapainya target stok infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan permintaan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana lalu Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tiada bisa saja semata-mata mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, lalu pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target pada sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan juga kebijakan untuk memobilisasi pendanaan lalu penanaman modal swasta tersebut. Bekerjasama dengan berubah-ubah perusahaan swasta dan juga lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan terhadap perusahaan adalah pemanfaatan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang dimaksud diarahkan untuk membantu proyek energi terbarukan di desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas bidang usaha yang dimaksud dilakukan,” katanya di siaran pers, Akhir Pekan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, juga Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan dalam Negara Indonesia mencakup akses listrik yang berkualitas. Tidak hanya saja ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada desa.
Pemerintah Nusantara lalu seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi ke sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus memperkuat saudara-saudari kita yang mana berada di dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang tersebut bersih, aman serta terjangkau dengan peluang energi terbarukan ke tempat masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang dimaksud berkualitas, masyarakat desa dapat menerima beragam kegunaan di berubah-ubah bidang, salah satunya modernisasi di aktivitas pertanian atau yang kerap disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan pada desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lanjut lama.
Artikel ini disadur dari EBT Harus Didorong untuk Mendukung Swasembada Energi Khususnya di Perdesaan
