JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat ke pemilihan gubernur 2024 . Pihaknya juga bukan meninjau adanya pola yang dimaksud terstruktur lalu sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami tidaklah meninjau pola yang tersebut terstruktur juga sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Mulai Pekan (2/12/2024).
Bima Arya pun memaparkan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi di Pilkada. “Yang mirip dalam semuanya lantaran aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidaklah terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang tersebut khas, aduan yang mana seperti tadi.”
Dia juga memaparkan bahwa ada banyak macam aduan di Pilkada, satu di antaranya mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan berbagai ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang tersebut mengadukan penantang. Ada yang tersebut mengadukan ASN. Ada ASN yang tersebut mengadukan politisi atau partai akibat ia nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, serta setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data serta ditindaklanjuti dengan serangkaian hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang digunakan masuk akan dilihat tindakan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus tentang Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang mana dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum mengawasi aduan segera spesifik tentang itu,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur dan Sistematis Parcok di Pilkada 2024
