JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana memaparkan pemilihan gubernur sangat mahal serta kepala area sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang harus dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya salah satunya yang tersebut paling intens mengawasi dan juga mengkaji proses pemilihan gubernur Serentak 2024. DPD beranggapan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi rakyat dan juga eksistensi otonomi wilayah yang digunakan harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala area berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan langkah-langkah pilkada yang digunakan semakin bukan efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo di beberapa reuni kami dengan beliau,” ujar Sultan, Hari Jumat (13/12/2024).
Di sisi lain, pemilihan gubernur segera juga bukan menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang digunakan kuat pada tahapan pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi rakyat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta bahkan hanya sekali 58 persen dan juga masih membesar upaya gugatan yang digunakan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan pada sistem kebijakan pemerintah khususnya sistem pemilihan hingga sistem partai urusan politik pada waktu ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang digunakan kemungkinan besar dapat memperbaiki sistem pilpres ketika ini secara bertahap, salah satu opsi yang tersebut paling terjangkau serta efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih diperlukan dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator jika Bengkulu itu, agar Pemimpin wilayah mampu menerjemahkan kegiatan pemerintah secara maksimal dan juga bisa saja dievaluasi kapan sekadar dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Pemimpin wilayah juga dapat bekerja tanpa hambatan kebijakan pemerintah juga tekanan penduduk lainnya.
Mantan Pemimpin wilayah Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi serta mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan juga keinginan masyarakat. Karena ketika ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan masyarakat mengenai langkah-langkah pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan juga harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik serta memberikan pemahaman untuk masyarakat pada meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan juga memproduksi demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
Artikel ini disadur dari Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Ketua DPD: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
