JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) enggan merespon ribuan buruh yang mana akan mengatur demo menolak Tapera ke Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024).
“Kalau demo, kan pada mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak sanggup jawab,” ujar Basuki pada waktu ditemui awak media ke lingkungan Istana negara.
Basuki yang mana akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun mengungkapkan dirinya akan ditanya mengenai Tapera ke Senayan. “Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya,” jelasnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Tanah Air (KSPI), Said Iqbal, mengkaji bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang mana bukan menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah terjadi membayar selama 10 hingga 20 tahun. “Pemerintah semata-mata berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD,” kata Said.
Said Iqbal mengungkapkan, demo inu akan dihadiri oleh oleh gabungan serikat buruh lainnya seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Nusantara (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Negara Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), serta organisasi perempuan PERCAYA. “Para buruh akan berkumpul pada depan Balaikota pada pukul 10.00 kemudian berpindah menuju Istana melalui Patung Kuda,” ujar Said.
Dalam aksi tersebut, menurut Said akan mengkritisi kemungkinan korupsi di pengelolaan dana Tapera dan juga prosedur pencairan dana yang dimaksud rumit. Di sisi lain, tak belaka penolakan terhadap PP Tapera, para buruh juga akan mengangkat beragam isu lainnya.
Mereka menolak biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimaksud mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan juga sistem outsourcing juga upah ekonomis (HOSTUM).
Artikel ini disadur dari Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
