JAKARTA – Menteri Koordinator Area Politik juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berubah menjadi badan ad hoc atau lembaga yang tersebut bukan kekal miliki kelebihan juga kekurangan.
Oleh akibat itu, penting dilaksanakan pengkajian mendalam sebelum hal yang disebutkan diputuskan.
Hal yang disebutkan dikatakan Menteri Koordinator Lingkup Politik lalu Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan usai mengatur rapat koordinasi sama-sama jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan pemilihan kepala daerah Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu mempunyai kelebihan lalu kekurangan, tergantung pada sudut pandang serta tujuan yang dimaksud ingin kita capai,” kata Budi Gunawan di konferensi pers dalam struktur utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang sebenarnya penting untuk dilaksanakan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada inovasi KPU yang dimaksud terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan juga efektivitas KPU pada melaksanakan pemilihan umum ke depan yang digunakan bebas serta aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan diperlukan adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen masyarakat sebelum diputuskan inovasi hal tersebut.
“Dalam rangka membantu di di menentukan arah mana yang digunakan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU serta Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang disebutkan untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pilpres terbilang cukup besar.
Artikel ini disadur dari Usulan KPU Jadi Badan Ad Hoc, Menko Polkam: Penting Pengkajian yang Dalam
