BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi Pengetahuan Pusat Arya Sandhiyudha menyatakan, pemerintahan yang digunakan terbuka ialah solusi untuk tantangan menuju Indonesi Emas 2045 . Hal itu disampaikan pada waktu sambutan sekaligus pengaktifan kegiatan Seminar Nasional ‘Urgensi otoritas Terbuka Menyongsong Negara Indonesia Emas’.
“Pemerintah terbuka solusi menghadapi tantangan demografi serta digitalisasi menuju Indonesi Emas 2045,” kata Arya ke Banjarmasin, Awal Minggu (10/6/2024).
Arya menjelaskan, jikalau keterbukaan informasi umum merupakan tema yang terus-menerus dibahas dalam level global. Bahkan isu keterbukaan informasi juga masuk di poin penting Sustainable Development Goals (SDGs) pembahasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia menyebutkan, point penting pada salah satu poin kesebelas SDGs ialah pengembangan teknologi. Pada rumpun yang disebutkan juga dijelaskan, keterbukaan informasi merupakan hak setiap anak bangsa.
“Keterbukaan informasi rakyat ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government. Gagasan open government ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang mana dihadapi oleh kita sebagai sebuah negara (dan) bangsa yang tersebut sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang tersebut ada di dalam Komisi Informasi,” ungkap Arya.
Arya menyampaikan, pada tata kelola pemerintahan pada bentuk pemerintahan terbuka tentunya ada tantangan di bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang digunakan ada pada open government tersebut.
“Prinsip kita ke Komisi Data yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, juga partisipasi, yaitu bagaimana kita membuka akses secara simpel juga luas kemudian kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban,” jelasnya.
“Sekaligus juga partisipasi melibatkan warga pada setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi di pengambilan kebijakan. Kita akan mengamati bagaimana masukan dari para narasumber tentang bagaimana performa di sektor ekonomi, sektor politik, maupun sektor budaya,” lanjut Arya.
Arya menjelaskan, sebagai negara demokrasi ada tantangan kita sebagai negara bangsa demokrasi yang tersebut dituntut untuk melakukan peran peran keterbukaan informasi rakyat juga perwujudannya pada format tata kelola pemerintahan di bentuk open government.
Menurut hasil Skala Keterbukaan Data Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Pengetahuan Pusat, Nusantara telah dilakukan menciptakan kemajuan yang digunakan signifikan di menguatkan keterbukaan informasi. Hasil Nasional IKIP tahun 2021-2023 berada pada keadaan sedang.
Hasil IKIP ini memperlihatkan adanya peningkatan di pemberian akses informasi umum untuk masyarakat, meskipun tantangan masih ada, teristimewa pada hal implementasi serta penegakan regulasi.
Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan dari rangkaian acara Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) ke-14 Komisi Berita Se-Indonesia. Agenda Rakornas ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 – 13 Juni 2024 di dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, akan ada juga rencana Diskusi Publik, serta dilanjutkan juga dengan jadwal utama Rapat Pleno KI Seluruh Indonesia.
Artikel ini disadur dari Pemerintahan Terbuka Dinilai Jadi Solusi Terpenuhinya Indikator Indonesia Emas 2045
