JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) penting berubah menjadi ketua umum partai untuk mempertahankan kedudukan tawarnya ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Dengan begitu, Jokowi tidaklah ditinggalkan atau diabaikan.
“Secara historis, setelahnya selesai menjabat mayoritas Presiden Negara Indonesia mengatur partai serta berubah menjadi ketua umum partai. Ibu Megawati lalu Pak SBY bermetamorfosis menjadi role model bagi siapa pun. Termasuk mungkin saja bagi Pak Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Trust Nusantara Azhari Ardinal, Rabu (29/5/2024).
Apalagi sejumlah kegiatan pemerintahan Jokowi yang mana belum terwujud hingga ketika ini kemudian akan dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Satu-satunya jalan untuk menjamin acara yang disebutkan dapat berjalan dengan terlibat mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran melalui pengaruh ke parpol.
“Keberadaan Gibran (anak Jokowi) belaka bukan cukup. Jokowi mesti punya partai kebijakan pemerintah agar dapat terlibat mengontrol jalannya program-program pemerintahan. Tanpa partai urusan politik tak akan ada interaksi juga (pengaruh) partisipasi Jokowi. Jangan lupa partai kebijakan pemerintah adalah komponen penting di pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2024 (Prabowo-Gibran),” ungkapnya.
Menurut Azhari, kedudukan PDIP yang digunakan akan berubah jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya semakin menghasilkan pentingnya diperkenalkan Jokowi sebagai ketua umum partai. Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran pasti sangat membutuhkan kemampuan urusan politik Jokowi untuk mempertahankan dinamika politik.
“Ide Jokowi berubah menjadi ketua umum partai semakin urgen lantaran PDIP akan memilih jalan sebagai oposisi. Prabowo-Gibran butuh figur Jokowi untuk mempertahankan dinamika kebijakan pemerintah koalisi kemudian oposisi agar tiada mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan mengambil sikap sebagai penjaga pemerintahan di mana PDIP berubah menjadi oposisi,” ujar Azhari.
Sejauh ini, rumor mengalami perkembangan memang benar menyampaikan Jokowi akan bermetamorfosis menjadi ketua umum partai urusan politik yang dimaksud telah eksisting selama ini antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, juga Partai NasDem.
Dia memandang besar kemungkinan Jokowi potensial hanya sekali akan berlabuh di dalam Gerindra lalu PAN yang mana relatif tiada sejumlah memiliki ketahanan terhadap dirinya. Kedua partai yang dimaksud secara terbuka telah mengatur karpet merah bagi keanggotaan Jokowi.
“Jokowi itu potensial jadi Ketum Gerindra oleh sebab itu setelahnya Prabowo jadi Presiden, Prabowo tak boleh merangkap sebagai ketum partai. Apalagi semua pemukim tahu Prabowo menang menjadi Presiden sebab bantuan dukungan Jokowi. Ya ini semacam tukar guling, Prabowo jadi Presiden, Jokowi jadi Ketua Umum Partai Gerindra,” katanya.
“Sementara, kalau dalam PAN, Jokowi sangat dibutuhkan dikarenakan ketiadaan figur urusan politik ke partai ini selepas ditinggal Amien Rais. Sebagai Presiden 2 periode, PAN butuh pengalaman dan juga kemampuan Jokowi untuk meraih kemenangan pilpres dan juga mengoptimalkan dukungan masyarakat. Jika Jokowi jadi Ketua Umum PAN atau Ketua Majelis Penasihat Partai, maka hal yang dimaksud akan meningkatkan daya tarik PAN. Setidak-tidaknya bagi pendukung Jokowi yang nonpartisan,” tutur Azhari.
Artikel ini disadur dari Jokowi Perlu Jadi Ketum Parpol untuk Kuatkan Posisi Tawar di Pemerintahan Prabowo-Gibran
