Bisnis  

Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, DPR Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mengevaluasi kembali kegiatan pengembangan lebih lanjut pasca resmi menggantikan Jokowi.

Menurut beliau acara proses lanjut yang dijalankan Jokowi sangat jauh dari kata berhasil lantaran keuntungan ekonomis yang dimaksud didapat tiada sebanding dengan kerusakan lingkungan ke semua area penambangan. Sejumlah kalangan mengumumkan pengelolaan tambang secara ugal-ugalan berhadapan dengan nama pengembangan lebih lanjut telah lama mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang tersebut seharusnya dapat bermetamorfosis menjadi sumber kesejahteraan penduduk di dalam sekitar tambang, malah hidup di kondisi yang mana sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali terkait kemiskinan yang tersebut justru berlangsung di dalam area kaya SDA atau area yang dimaksud digencarkan kegiatan hilirisasi, yang tersebut rutin disebut sebagai “Kutukan Narasumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini diperlukan diteliti lebih lanjut di oleh eksekutif kemudian para ahli.

“Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan lantaran rendahnya efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang dimaksud berasal dari dana bagi hasil (DBH) dan juga pajak lainnya oleh pemerintahan Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang. Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak ada berdampak bagi kesejahteraan rakyat atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto pada pernyataannya, hari terakhir pekan (26/7/2024).

Dia mengawasi komunitas direkrut semata-mata sebatas pekerja kasar sebab keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan di pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan juga lahan menyusut, yang dimaksud memproduksi semakin merosotnya penyelenggaraan bidang pertanian ke wilayah tersebut.

Sebab itu, terkait acara hilirisasi, pihaknya memohon agar presiden berikutnya mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku selama ini secara komprehensif di antaranya efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga:  Jaga Kinerja, Pertagas Raih Indonesia Best CMO Award 2024

Dia mendesak pemerintah agar melarang ekspor barang nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) kemudian ferronikel dan juga segera mengimplementasikan moratorium penyelenggaraan smelter kelas satu yang tersebut menghasilkan kembali komoditas nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu memacu pengembangan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi rakyat meningkat dengan memulai pembangunan pabrik smelter yang mana memproduk nikel berkadar lebih tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Selain itu, wajib audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menyebabkan individu yang terjebak jiwa pekerja yang mana bukan sedikit,” tegasnya.

Artikel ini disadur dari Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, DPR Desak Prabowo Evaluasi Program Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *