JAKARTA – Koordinator Pergerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail meyakini persoalan hukum demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar disebabkan kecurangan alur administrasi dan juga kewenangan.
Ha itu sebagai tanggapan melawan klaim Bayu Krisnamurthi sebagai dirut Bulog yang dimaksud mengaku telah dilakukan menerapkan praktek transparan di mekanisme lelang impor beras namun menyisakan kesulitan demurrage dengan nilai Mata Uang Rupiah 294,5 miliar.
“Kasus demurrage beras itu mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan dalam perusahaan Bulog lewat alur administratif berikut kewenangan yang menyertainya,” ujar ia di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (26/7/2024).
Dia menambahkan, munculnya skandal demurrage atau denda impor beras dengan nilai Rp294,5 miliar juga disebabkan lantaran sistem anti fraud yang membentengi Perum Bulog sudah ada tak berfungsi. “Sehingga ada pihak tertentu yang digunakan leluasa memanfaatkannya,” jelasnya.
Dia mencurigai adanya kerjasama pihak eksternal serta internal yang dimaksud berkolaborasi untuk mencari keuntungan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp294,5 miliar akibat demurrage tersebut.
“Adanya dampak kerugian dari fraud lewat alur itu harus segera ditindak lanjuti melalui perbaikan sistem tatakelola juga penegakan hukumnya,” ungkap praktisi BUMN ini.
Dengan kondisi demikian, Ais menekankan, perlunya evaluasi alur importasi beras secara total dengan menghentikan celah-celah kemungkinan fraud juga korupsi. “Mengedepankan transparansi serta akuntabilitas juga integritas utamanya di kalangan pegawai Bulog,” tandasnya.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnua mengungkap pengumuman perihal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga diwujudkan sekaligus membantah isu penggelembungan nilai tukar impor beras yang tersebut sekarang ini sedang menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu mengatakan mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli banyak beras. “Lalu akan ada pendaftaran peminat lelang yang dimaksud jumlahnya antara 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual,” kata Bayu.
Artikel ini disadur dari Demmurage Bulog Rp294,5 Miliar Dinilai Bentuk Kecurangan Administrasi
